Menuju Jogja Heritage City: Ironi Kota Pariwisata

NOTICE: Artikel dimuat di Opini Tribun Jogja, Kamis 3 April 2014

Oleh: Subandi Rianto

       Jika bertanya kepada masyarakat pekerja di kota-kota besar Indonesia. Mengenai kota tujuan wisata mereka jika liburan. Maka bisa dipastikan, Kota Yogjakarta masuk dalam lima besar tujuan mereka. Pendapat ini telah lama tertuang dalam survey Majalah Leisure and Time tahun 2012. Jogja menduduki peringkat ke-2, hanya kalah dari Bali. Tahun berikutnya, Peringkat Yogya sebagai destinasi wisata menyodok posisi utama dan justru mengalahkan Bali.

        Pendapat yang sama diterbitkan oleh Majalah New York Times dalam publikasi tahun 2013, Yogyakarta menjadi satu dari 50 kota yang wajib dikunjungi untuk liburan. Tidak hanya itu saja, Yogya juga masuk dalam “Kota paling Nyaman” untuk ditinggali di Indonesia.

      Sederet prestasi yang melambungkan dunia pariwisata Yogya hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Bukan hanya perhatian dalam mengembangkan ekonomi wisata kota. Melainkan sisi humanis kota yang mulai terlupakan. Menjadi sebuah paradoks manakala Yogya mendapat predikat “Kota Ternyaman” ternyata hanya manis dalam slogan saja. Izin pembangunan hotel lebih gencar dibandingkan usaha untuk menata gelandangan dan pengemis. Peraturan Daerah tentang gelandangan dan pengemis yang disahkan beberapa waktu lalu. Hanya sekedar kebijakan tidak populis di mata masyarakat. 

    Kini, semua masyarakat sepakat bahwa Yogya tidak seperti dulu lagi. Setiap musim liburan tiba, Yogya seperti kelabakan menerima wisatawan. Sehingga, bisa dilihat bahwa Yogya juga mengalami masalah sama dengan kota-kota pariwisata lain. Kemacetan, gunungan sampah, polusi udara, tata ruang kota yang tidak ramah, pengamen dan pengemis dimana-mana. Sementara nun disisi lain, pelaku-pelaku seni ruang kota seakan terpinggirkan dari hiruk pikuk pariwisata. Pariwisata Yogya seakan hanya milik segelintir elite. Masyarakat kelas bawah hanya menikmati remah-remah kecil dari banyaknya predikat pariwisata.

        Kebijakan pemerintah (political will) yang kurang tanggap dan tegas semakin memicu keparahan. Tahun lalu, bahkan seorang pejabat menghimbau agar masyarakat asli Yogya tidak keluar rumah, atau memasuki kawasan wisata disaat musim liburan datang. Sangat mengenaskan ruang kota sendiri akhirnya menggusur masyarakat asli. Penataan-penataan ruang kota yang berbasis pariwisata pun hanya sekedar kuratif. Mengobati dan mencegah disaat musim liburan datang. Pemerintah seperti tidak punya skema jangka panjang dalam pembangunan kota menjadi Heritage City.

        Jika para pemangku kepentingan pariwisata Yogya hanya puas dengan kondisi saat ini. Tidak lama lagi Yogya akan mengalami ledakan sosial. Kemacetan akan semakin panjang, sampah semakin menumpuk, gepeng dan pengamen berkeliaran dimana-mana, tarif parkir dinaiikan seenaknya. Sementara ditengah ancamana sosial pariwisata seperti itu, Pemerintah Provinsi terus mengejar pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Jika bandara tersebut selesai dibangun, kunjungan wisatawan ke Yogyakarta akan melonjak dua kali lipat. Pemerintah perlu perencanaan panjang dalam mengatur pariwisata Yogya kedepannya.

        Jika gagal dalam merencanakan, maka bandara baru Kulon Progo hanya sebatas pintu gerbang keluar masuknya orang dan uang tanpa perubahan berarti bagi humanism ruang kota Yogyakarta. Saya kadang berandai-andai, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti ikut turun langsung mengatur lalu lintas macetnya Yogya dikala liburan. Seperti yang dilakukan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Bedanya, Surabaya kota industri, sementara Yogyakarta adalah kota pariwisata. Tentunya Haryadi Suyuti lebih pengalaman dalam menata Yogya, karena ini adalah kepemimpinannya yang kedua.