Menkes dalam Nalar Sosial "Kondomisasi"

artikel pernah dimuat di www.kampus.okezone.com

AKHIR-akhir ini media massa di Indonesia disibukkan oleh pernyataan populis Menteri Kesehatan yang baru, Nafsiah Boi. Belum genap tiga bulan menjabat, Nafsiah sudah melontarkan niatnya melegalkan kondom sebagai alat kontrasepsi bagi remaja Indonesia. Menkes berpendapat, remaja 15-25 tahun yang menjadi pelaku seksual aktif perlu mendapat pemahaman mengenai perilaku seks, penyakit HIV serta kontrasepsi. Pernyataan yang kemudian dituding sebagai pintu pembuka pelegalan kondom terus menunai kecaman dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan aktivis LSM. Menkes akhirnya memilih merevisi pernyataannya dengan mengklarifikasi bahwa fokus “kondomisasi’ adalah remaja yang rawan seks bebas dan HIV AIDS.
 
Memang menarik jika kita menilik pernyataan awal menkes mengenai banyaknya remaja Indonesia yang menjadi pelaku seksual aktif adalah fakta, bukan sekadar wacana. Menkes seolah-olah menjadikan pernyataannya sebagai landasan untuk membuat sebuah kebijakan. Tentunya, kebijakan yang dikeluarkan menkes adalah kebijakan yang bersifat kuratif (pengobatan). Salah satunya dengan mengeluarkan statement bahwa usaha untuk menekan remaja pelaku seksual aktif (baca: seks bebas) adalah dengan “melegalkan” kondom. Menkes mungkin lupa, perilaku sosial bisa terjadi karena sebab-akibat. Atau lebih sederhannya ada kausalitas yang mengiringi sebuah perubahan sosial masyarakat. Setidaknya jika menkes berpikir kuratif, maka cara-cara pengendalian sosial lainnya seperti langkah preventif dan represif juga diperlukan.

Menkes mungkin lupa, jika sejak lama jurnal-jurnal kesehatan meragukan keefektifan kondom sebagai pencegah penyakit HIV-AIDS karena pori-pori virus lebih kecil dibanding kondom. Atau lebih parahnya kebijakan kondomisasi ini merupakan strategi bisnis semata untuk melariskan pasar kondom di Indonesia. Pangsa pasar kondom di negara terbesar keempat di dunia ini memang sangat menggiurkan. Menkes mungkin lupa, jika dirinya seorang ibu. Maka akan lebih paham kenapa perilaku sosial menyimpang remaja lebih banyak disalurkan di seks bebas, narkoba dan perilaku vandalisme. Begitulah kausalitas dalam perubahan sosial yang sepertinya luput dari kebijakan menkes pengganti Endang Rahayu ini. Perilaku menyimpang remaja, memang (salah satunya) bisa bersumber dari keluarga.

Jika disiplin ilmu sosiologi sudah memberikan norma-norma keluarga sebagai sebuah institusi sosial. Maka, institusi sosial tersebut akan mempunyai peran dalam pembentukan karakter dan mental manusia. Terlebih jika fungsi tersebut tidak jalan, maka akan terjadi proses yang dinamakan penyimpangan sosial. Salah satu fungsi terpenting institusi sosial yang bernama “keluarga” ini adalah fungsi afektif dan kasih sayang. Mental dan karakter anak-anak akan terbentuk dari keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan perkembangan akhlak dan perilakunya. Bagaimana bisa membentuk anak-anak remaja yang akhlak dan perilakunya baik jika setiap hari kasus perceraian meningkat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) silih berganti menghiasi media, gugatan harta warisan tak hentinya mengisi panggung-panggung rumah tangga Indonesia.

Menkes mungkin lupa, terjebak dalam frasa “kondomisasi” dan semua masalah penyakit HIV-AIDS akan berhenti dengan sendirinya. Jika aturan penggunaan kondom dalam lokalisasi-lokalisasi saja terus dikontrol untuk memperketat penyebaran penyakit menular seksual. Apakah menkes bisa menjamin, peredaran kondom lebih ketat dari hari ini? Dimana setiap toko-toko ritel dan apotek bebas memperjualbelikan kondom. Lokalisasi sekelas Dolly di Surabaya saja terus ditekan dalam penggunaan kondom. Bagaimana bisa menkes yang mengurusi negara malah memperbesar regulasi penggunaan kondom.

Jika menkes terlalu fokus pada tindakan kuratif, maka dasar permasalahannya tidak akan pernah terselesaikan. Setidaknya menkes fokus pada tindakan preventif dan kuratif. Tindakan preventif tidak saja hanya memberikan ceramah-ceramah ilmiah kepada remaja. Melainkan, pembinaan-pembinaan kepada keluarga-keluarga Indonesia. Role model keluarga-keluarga harmonis perlu diciptakan. Penciptaan role model keluarga harmonis itu penting untuk melahirkan anak-anak yang perilakunya tidak menyimpang secara sosial. Dua hal itu difokuskan dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti BKKBN. Maka, menkes negara ini tidak saja peka secara nalar ilmiah. Melainkan juga peka dalam nalar sosialnya mengatur kesehatan masyarakat Indonesia.

Subandi Rianto
Menteri Kebijakan Publik BEM KM Universitas Airlangga 2012
Peserta Pembinaan SDM Strategis Nurul Fikri Regional Surabaya Batch V
(//rfa)

link asal:
https://kampus.okezone.com/read/2012/06/26/95/653709/menkes-dalam-nalar-sosial-kondomisasi