Melawan Lupa: Supersemar dan Perubahan Politik Indonesia

Oleh: Subandi Rianto[1]

            Salah satu penyakit orang Indonesia yang terlalu adalah sering lupa dengan sejarah negaranya. Sejarah yang menghiasi setiap denyut nadi perjalanan peradaban bangsa ini. Manakala masyarakat bangsa ini mulai “lupa” dengan sejarah bangsa dan negaranya. Maka, dalam konteks ruang ilmu politik. Berdirinya negara Indonesia perlu dipertanyakan kembali mengenai konsep pendirian awalnya. Karena, proses berdirinya sebuah negara tidak hanya membutuhkan tempat, pemerintah, apalagi kedaulatan negara lain. Lebih penting adalah negara itu mempunyai sejarah sebagai legitimasi berdirinya sebuah konsepsi sosial. Demikian Barbara Tuchman dalam Practising History menerangkan pentingnya disiplin ilmu sejarah dalam kajian ilmu politik modern.

       Konsep lupa dan melupakan masyarakat kita hari ini, memang menjadi sangat mengkhawatirkan. Karena jika masyarakat semakin menjauh dari pembelajaran-pembelajaran masa lalu. Maka, konsep negara yang menuju lebih baik akan semakin omong kosong. Bangsa Indonesia perlu belajar lagi mengenai konsep demokrasi, toleransi sosial, pemberantasan hukum dan segala aspek bernegara dari dan kembali dalam sejarah bangsa ini sendiri. Karena dengan menegok pada masa lalu, maka masa depan akan lebih mudah ditata.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Sejarawan UNPAD, Ahmad Mansyur Suryanegara. “Apabila seorang Sejarawan mulai membisu. Maka, hilanglah hikmah dan pembelajaran dari masa lalu”. Apabila setiap dari kita yang hari ini menjadi Sejarawan Akademis mulai ikut-ikutan membisu. Ikut terkena penyakit lupa akan peristiwa-peristiwa sejarah yang telah berlalu. Maka, kita tidak akan pernah menjadi seorang sejarawan seutuhnya. Tugas seorang sejarawan adalah menyadarkan kembali konsepsi bangsa mengenai jati dirinya. Mengenai kepribadian dan keteguhan berdiri diatas kaki diri sendiri. Kita harus berani melegitimasi bangsa untuk tetap percaya diri. Karena dengan sejarah-lah, satu-satunya ilmu yang bisa melegitimasi masa depan.

    Berbicara mengenai peristiwa supersemar, ada sekian ratus pembahasan skripsi, buku bahkan disertasi yang kawan-kawan bisa baca dan pahami kembali mengenai fakta-fakta sejarah dibalik peristiwa supersemar. Pembahasan sejarah supersemar selalu berkutat kepada tiga hal: bukti otentik surat perintah sebelas maret, benarkah soekarno melimpahkan kekuasaan kepada soeharto, dan apakah supersemar merupakan kudeta “merangkah” yang dilakukan soeharto untuk merebut kekuasaan. Secara fakta sejarah, semua hal diatas mampu dihadirkan bukti-buktinya yang mendukung satu sama lain, bertolak belakang atau bahkan malah saling berbantahan. Tugas seorang sejarawan sesungguhnya adalah melakukan pendekatan secara kasualistik walaupun tidak benar-benar mendekati fakta sesungguhnya.

Esai kali ini akan membedah satu hal mengenai alih transisi dari soekarno ke soeharto melalui peristiwa supersemar. Kecuali berbicara fakta sejarah supersemar, esai ini akan berbicara fakta sejarah sebelum dan sesudah supersemar. Karena dua fakta yang menjadi kausalitas supersemar tersebut jauh lebih menarik ketimbang supersemarnya. Karena sebelum dan sesudah supersemar terjadi. Indonesia mengalami apa yang dinamakan gejolak politik luar biasa. Perubahan dan transisi kekuasaan yang ikut menentukan dinamika perkembangan disiplin ilmu sejarah sebagai bagian dari pelembagaan ideologisasi masyarakat Indonesia.

            Berbicara dua fakta sebelum dan sesudah supersemar, kita akan membicarakan dua sistem politik yang berbeda antara zaman soekarno dan soeharto. Apabila soekarno menerapkan sistem demokrasi liberal, parlementer hingga terpimpin sementara soeharto menerapkan sistem demokrasi pancasila. Maka, dua fakta sejarah inilah yang harusnya bisa menjadi benang merah kenapa isu supersemar perlu diangkat kembali dewasa kali ini.

Supersemar juga menjadi pintu pembuka “revivalisasi” budaya baru yang digaungkan oleh soeharto. Menjadi mainstream baru budaya militer, kedikdaktoran, serta budaya represif yang kadang-kadang hanya sekali waktu ditemukan di pemerintahan soekarno. Orde lama secara tegas melarang militer aktif dalam politik, sementara orde baru sebaliknya. Supersemar juga menjadi babak baru lahirnya politisasi disiplin ilmu sejarah sebagai pelembagaan kepentingan penguasa. Serta menjadi motor paling canggih dalam melakukan legitimasi segala hal yang bersifat membangun negara.

            Akan naïf jika membicarakan supersemar hanya berbicara mengenai fakta-fakta sejarah yang berkutat diseputar peristiwanya. Karena sejarah bersifat kausalitas dan akan selalu actual, maka momen supersemar kali ini harusnya bisa menjadi momen kita untuk mengingat kembali mengenai tinta hitam sejarah Indonesia di dua dekade lalu. Tentang tindakan represif negara terhadap sipil, tentang arogansi militer, tentang konspirasi asing atas kekayaan Indonesia dan tentunya tentang pendewasaan demokrasi Indonesia hari ini.

            Masih ingat laporan KOMNAS HAM di tahun 2012 lalu, kasus-kasus pelanggaran HAM, tindakan represif negara, pengaturan sipil-militer serta advokasi hukum terhadap korban kekerasan masih sangat minim. Harusnya negara bisa menjadi mediator penyelesaian penyakit lupa tindakan represif negara dengan melakukan perbaikan dalam sistem politik negara. Karena negara yang demokrasinya dewasa, Ia tidak akan menghakimi rakyatnya sendiri. Begitu juga supersemar, seharusnya bukan menjadi beban sejarah untuk masyarakat hari ini. Dengan demikian, sejarah menjadi penghubung antara fakta-fakta masa lalu dan dunia hari ini untuk pendewasaan negara Indonesia kea rah yang lebih dewasa.

***
“masyarakat perlu tahu sejarah bangsa mereka,

dan tugas kita menyampaikan kebenaran sejarah itu sendiri”
(Marxim Gorki, Sejarawan Soviet)